Friday, 10 February 2017

Methodology Development Studies Seri 3






Kemajuan Membutuhkan Kekuatan Sumber Daya Alam

Sampai saat ini saya merasa bahwa kekayaan alam Indonesia yg sangat kaya ini, tidak sepenuhnya dikelola dan dimiliki oleh rakyat Indonesia, sejak masa sebelum penjajahan kehidupan Raja Raja di bumi nusantara sangat bergelimang kejayaan dan masih memiliki kesederhanaan dalam mengelola alam. Penjelajahan barat hingga ke Asia berdampak pengenalan mereka akan beberapa teknologi dan ilmu pengetahuan, namun sayang kekuatan kekuasaan dikalahkan oleh kecerdasan, sehingga sampai saat ini pemerintah sekarangpun masih di nina bobokkan oleh kekuasaan ketimbang kecerdasan. Perbedaan dalam pemerintahan dengan kekuatan dan kecerdasan atau sering dikenal dengan brute force memang memegang peran dalam masyarakat sebagai bentuk paku besi yang mengikat potongan kayu berupa kompresi ketergantungan pada kekuatan kecerdasan. Baik itu teknology, politik sumber daya manusia maupun kongsi kongsi internasional yg mempermainkan saham dan modal.  Hal ini  dipengaruhi juga oleh intelijen yang mengikat bak kekuatan sekrup primer yang yang menyangkut hal hal yang berkaitan dg keamanan negara seolah oleh kekuatan harus bersatu, antara sipil dan militer juga harus bersatu, harus hati-hati disesuaikan dengan benang merah kekuasaannya. Konsep kestabilan gaya seperti ini harus segera berubah menjadi perangkat yang lebih lembut, tidak didorong kepada pola mempertahankan bagian-bagian yang tertentu saja dalam keamanan secara tegas dan bersama-sama. Namun yang terjadi di negara kita badan intelejen sekarang menjadi keamanan swasta yang bekerja memenuhi pesanan kekuasaan. Bahkan hidup di negara merdeka namun hak privat kita tercerabut dengan rumor bahwa semua percakapan di media sosialpun masuk ke badan security nasional dan penyadapan. Sungguh tragis.

Meskipun ketidaksempurnaan sistem pertahanan dan kekuasaan yang didirikan seperti terkesan salah, bahwa komunitas besar telah dicapai dengan terlalu banyak mempertimbangkan menjadi objek kenegarawanan, di satu sisi kita berpikir bahwa kecerdasan kenegarawanan harus permanen yang dikukuhkan dalam sebuah kelembagaan yang permanen. Sehingga dalam mengelola negara, saya selalu mengatakan bahwa civil society adalah sangat penting disamping negara. Tapi permanen hanya, dalam arti jelas, obyek kenegarawanan yang baik; perkembangan, sesuai dengan kecenderungan alami. Karna rekayasa kekuasaan yang semata mata mempertimbangkan prinsip prinsip lama justru akan membelenggu kecerdasan sosial dalam memaknai demokrasi. Langkah-langkah yang berurutan dari perkembangan tersebut mengikuti satu sama lain sehingga tak terasa bahwa ada penampilan yang menyesatkan dalam perkembangan sistem tata negara. Karna pada dasarnya manusia begitu dilantik sebagai bagean dari masyarakat maka ia tidak pernah menyadari gerakan kontinyu dari variasi kehidupan yang mendadak dan bersifat spontan dalam pembangunan sosio psikologis yang terkesan ambigu perhatiannya.

Banyak modus yang berbeda memperlakukannya secara spontan menampilkan diri; tapi begitu luas adalah subyek untuk dibawa dalam pertimbangan baru sehingga banyak koneksi mereka, dan sangat terbatas ruang dalam konteks metodology pembangunan. Saya harus memberikan preferensi ke salah satu dari banyak pertimbangan pendekatan yang cukup, juga menawarkan presisi. Siapa pun akan memeriksa kemajuan kemajuan intelektual khususnya di Indonesia sejauh ini akan akan terwujud, dengan menemukan tiga pertanyaan besar: 

1. Pemastian posisi bumi di alam semesta
2. Sejarah space and time tentang bumi
3. Posisi manusia di antara makhluk hidup
4. Alat apa yg bisa digunakan guna mengelola 

Mengapa kita mundur kebelakang mempertanyakan bumi itu menganut teori bulat ataukah flat theory saat ini? Mengapa justru sekarang isu itu begitu booming? Tak lain dan tak bukan ini yg disebut dengan kembalinya revolusi kecerdasan dan kekuasaan. Dimana bumi mempertanyakan kembali eksistensinya. Bahwa semua yang telah manusia lakukan dalam penemuan ilmiah, dan semua orang dapat mengklaim penemuan yang merupakan karakteristik politik dan pembangunan di era industri ini.

Aku ini apa? dimana saya? kita mungkin membayangkan telah menjadi seruan pertama dari  kebangkitan manusia pertama yang telah sadar atas  keberadaannya. Di sini, The age of Reason, telah berurusan dengan pikiran yang sama. Mereka adalah sama, seperti telah kita lihat, kita duduki dalam kehidupan yang semata mata adalah kehidupan intelektual termasuk didalamnya unsur politik dan negara.



Negara membutuhkan pengelolaan yang tepat, bukan asal asalan. Negara membutuhkan penanganan para intelektualitas yg ahli dibidang pembangunan, bukan politisi semata. Dari bagan diatas ada beberapa proses penggalian penelitian pembangunanan baik secara teoritik maupun praktis. Pengelolaan negara ibarat seperti penataan perencanaan yang tepat dari mulai dasar dasar filosofisnya, diturunkan kepada kebijakan, program sampai kepada design kebijakan. Mengelola negara tidak semata mata mencarikan uang, saat ini negara sudah sangat salah dalam perspektif pembangunan. Karena negara berfungsi sebagai administrasi. 

Pada masa lalu mental pengemis  pengemis dalam sejarah gereja zaman romawi sudah dicontohkan, dimana kelembagaan seperti kepausan menjadi lembaga sosial dan politik yang banyak  andil dalam membentuk kriminal besar dimana perintah mengemis  didirikan. Dialektik fungsi negara yang sangat tua membentuk fungsi, filosofi,  bahasa bahkan sejarah  baru membentuk mental 'pengemis negara' . diantaranya adalah fenomena kelas-kelas, setiap hari bertambah jumlahnya, yang pikirannya adalah kebangkitan, yang sungguh-sungguh timbul karena keinginan untuk melakukan perintah atau instruksi. Banyak orang yang berkerumun mendengar wacana filosofis di universitas, dan bid'ah menyebar sangat cepat. Tapi itu jauh dari yang terbatas pada cerdas. Perintah rendah dilengkapi bidah dan jatuhnya kepemikiran yang fanatik juga. Memusuhi buruh dan menempatkan mereka ke kondisi yang selalu marginal agar negara bisa berkuasa dan memerintah, berkongsi dengan kapitalisme, sampai melahirkan pengemis pengemis baru secara global berupa pinjaman dan hutang negara secara global. Mereka juga diadaptasi untuk tugas mereka. Itu bisnis mereka untuk bergerak di antara orang-orang yang  memberitakan kepada mereka, dalam bahasa mereka sendiri, di mana pun penonton dapat dikumpulkan. Skandal di mana Gereja yang bekerja karena kekayaannya tidak bisa berlaku untuk orang-orang yang hidup dengan meminta sedekah. Fungsi mereka adalah untuk tidak mengamankan keselamatan mereka sendiri, tetapi orang lain. Demikian awal mula filosofi peminjaman sebagai modal institusi menjalankan tugasnya. Terus bagaimana seharusnya negara bekerja? Mari kita ikuti edisi berikutnya ( bersambung ke edisi 4 dari 12 tulisan pengantar metodology Development studies )


No comments: