Bagaimana Membangun Demokrasi?





Masyarakat moderen mencoba menterjemahkan bangunan budaya adalah kepastian yg disusun oleh sekian ribu pengalaman menciptakan imaginasi yg aestetik dan bernilai. Indonesia adalah negar besar, tidak perlu menjelaskan bagaimana menunjukkan bahwa ini sangat memiliki beragam khasanah budaya dan peradaban yg tinggi. Namun bangsa ini selalu kembali kepada persoalan yang sama ketika berada pada dilema keniscayaan perubahan yg signifikan, atas perubahan interest dan human opinion soal dan politik. Bahkan untuk ribuan tahun yang akan datang pun masalah ini tak akan mampu terpecahkan. Menarik bila anda mendatangi sebuah yg sudah berada diabang kejatuhan dan kehancuran moral, bahkan tata etika timur dianggap sebagai aliran barbar bersebrangan dg tuntutan liberalisme, gaya hidup dan kemerdekaan.

Sebagaimana melihat tata bangunan yg moderen dinegara yg besar, tentu kita akan merasakan dan menikmati hasil karya tersebut setelah kita tau betapa harmoninya bangunan tersebut sesuai dg lingkungan yg diatur. Jauh sangat berbeda apabila kita menempatkan bangunan dg architectur moderen ditengah tengah kumpulan rumah rumah kumuh atau padang ilalang. Disini sangat mudah sekali kita menafsirkan bangunan di Indonesia, makna berbeda sudah tidak lagi difahami secara saklek bahwa akan mengurangi keharmonian, bahkan dalam susunan sebuah bangunan melalui nalar yang berbeda , ditunjukkan oleh detail ornamensi yg menyimpang dr pakem kubus yg teratur. Jadi adakah formulasi banguna untuk bisa menata partisipasi lain dari golongan yang besar dan berbeda?? Keteraturan sebagai simbol taat terhadap norma akan kembali dibenturkan kepada ketidak beraturan masyarakat, menginginkan nilai nilai yg lebih populis dan represif kepada makna keteraturan simbolik.

Perubahan itu memang tergantung kepada semua otak manusia di Indonesia, kalah dan menangnya juga bergantung kepada kegigihan mereka tetap konsisten memperjuangkan pemikiran tersebut diterima sebagai keniscayaan dan hukum sosial. Sebagai ilustrasi adalah saat ini pemilihan sebagai calon gubernur yg diunggulkn oleh tokoh simbolis spt yang menjadi panutan kelompok dan organisasi terbesar di negeri ini tentu bisa jadi telah terjadi reduksionalisasi dan pergeseran makna. Pada saat ini menjadi bukan persoalan pemahaman publik lagi kepada toleransi dan hak suara untuk minoritas. Namun melek politik masyarakat kembali tidak ingin dibodohi lagi oleh situasi dimana faktor menerima orang jujur secara simbolik adalah riskan bila implikasi kemenangannya akan berdampak kepada beaya demokrasi yg tinggi atas hak pribumi dan miskin. Sehingga memperjuangkan minoritas tidak menjadi populis lagi dibandingkan dg memperjuangkan kebijakan yg lebih menyentuh atas counter mega proyek yg diterapkan oleh kebijakan Basuki Cahaya Purnama atau ahok dengan stigma pelecehan surat almaidah ayat 51


Sebenarnya yg terjadi bukanlah soal pelecehan dan sara, yg kita amati yg terjadi adalah kecemburuan politik yg sangat kuat atas mayoritas terhadap minoritas yg saat ini lebih diuntungkan oleh negara apapun bentuknya itu. Kuatnya rezim Jokowi tetap ingin memenangkan hingga 2019, padahal pemerintah masih berusia jagung dan belum genab satu periode memunculkan reaksi yg masiv dari para hater dan lover berupa pencitraan dan black campaign. Beginilah kondisi politik kita saat ini, suka ataupun tidak suka permainan itu tampak sangat kasar di permukaan, bukan hanya dimainkan oleh elit politik namun oleh kelas bawah dan minim pendidikan namun berani bersuara keras tanpa takut. Sebuah karakteristik budaya dan etika sebagai ciri simbolisasi kelas yg pernah dimainkan oleh partai komunis pada tahun 66 an. Simbolisasi kaum abangan melawan garis keras. Mereka saling bahu membahu membuat opini dan publik opinion, menempatkan publik adalah pihak yg mayoritas dan pemikiran sebagai politik pheriperial yg tidak populis, membahayakan, laten dan tidak laku dalam demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini mencoba fair melihat kondisi dan carut marutnya politik pemilihan di Indonesia khususnya di Jakarta. Dan mencoba memberikan alternatif dan jalan keluar bagi kejumudan berpikir dua kutub kepentingan yg saling menyerang satu sama lain. Jalan keluar ini berupa rumusan konstitusi baru yg melihat dimensi Islam bukan lagi menjadi momok yang ditakutkan, maupun dimensi aturan dalam nature of law maupun agama lain bila itu dipandang perlu. Apabila hukum dasar sudah terbentuk dg rapi maka pemimpin yang berasal dari representasi agama bisa ikut mewarnai pengaturan negara namun tidak serta merta membumi hanguskan aturan dasar atau pokok dasar konstitusi politik yang sudah disepakati. Dan dengan terbentuknya kesepakatan kesepakatan kontrak konstitusi tersebut maka diharapkan kita bisa memasukkan apa saja komponen sumber daya politik yg ada di elemen masyarakat kita. Karena perubahan kepemimpinan tidak akan mempengaruhi tata negara dan hak agama lain.

Persoalannya adalah kegaduhan itu bukan terletak pada bagaimana menata komitmen, namun sebenarnya kegaduhan itu karena miss communication masyarakat yg sangat awam terhadap hukum tata negara dengan pemimpin negara yg tidak bisa menjadi subyek penjelas yg kondusif dalam persatuan dan kesatuan. Bisa dibilang bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh tidak adanya tokoh sentral yg mampu mengalahkan egoisme massa karna faktor kharisma dan ketertundukan rasional. Situasi ini dilatarbelakangi oleh sikap yg terburu buru partai politik melakukan penjaringan dan kompetensi. Mereka memilih karna faktor instan dengan pertimbangan akan memenangkan suara terbanyak dari popularitas.

Hukum publik mengatakan bahwa mengapa pada masa Soekarno dan Soeharto diakui atau tidak diakui sangat sedikit sekali mobilisasi massa yg berlebihan, maupun mobilisasi opini. Soal takut atau faktor kharisma adalah nomer sekian, yg ingin saya kemukakan adalah sistem mampu menjalankan politik dan pengaruh. Lepas dari faktor negatif atau baik dan buruknya proses demokrasi pada saat itu. Kemudian apa yg harus dilakukan oleh negara agar kondisi yg kontraproduktif di setiap kali pemilihan bisa teratasi dg baik, pertama sekali lagi adalah membangun sistem tata negara melalui komitmen. Dengan merubah jarak kekuasaaan yg tidak terlalu lama, seperti tiga atau empat tahun masa kekuasaan atau cukup sekali periode adalah yg efektif guna bergerak cepatnya sistem demokrasi yg dinamik. Rakyat tidak akan habis waktunya untuk memikirkan dan mempersiapkan perubahan kepemimpinan. Karena mereka tidak cukup waktu untuk menyerang atau menternakkan partisipasi atau kita kenal dg relawan kecuali bekerja. Kedua adalah kita harus menggandeng element lain seperti faktor mayoritas sebagai sumber politik yang kondusif buat membangun sistem. Dan terakir adalah mulai melakukan penataan pelengkap teknologi dalam menunjang dan membantu proses pemilihan dan kebijakan dengan mulai dibangun idea tentang locimer atau perngakat software yg bekerja sebagai alat bantu pemerintah secara obyektif dalam menjalankan system dan kalkukasi.





Comments

Popular Posts