Sunday, 12 February 2017

Methodology Development Studies Seri ke- 5 ( dari 12 tulisan )


Dalam memahami metodology pertama kita telah membahas dulu bagaimana pentingnya dasar dasar filosofis bangunan negara, sebagaimana pada episode sebelumnya yg saya gambarkan bagaimana persepsi dan kesepakatan kita  tentang posisi kita sebagai warga bumi kemudian negara, yg secara interpretatif dilakukan minimal penting sekali dalam rangka membuat blue print apa yang akan kita bentuk dan lakukan di negara ini berdasarkan interpretasi, kesepakatan dan pilihannya untuk memilih juga komposisi pembangunan juga karakternya . Setelah kita  mampu menjawab pertanyaan atau hipotesis dari aspek tempat, waktu, sumber daya, sampai kepada aksesibilitas maka implikasi dari pertanyaan selanjutnya adalah menjawab pertanyaan; apa sifat hubungan antara subjek dan objek?. Negara dan pengelola negaranya; Selain itu, ada penekanan dalam ilmu sosial dan politik pada soal soal yang berkaitan dg ilmu kebijakan publik, tata ruang dan yg memiliki relevansi dg penelitian pembangunan.


Apabila kita mengambil penelitian kebijakan pembangunan dengan mengajukan pertanyaan seperti adakah sebuah pertumbuhan untuk rakyat miskin? maka jawabannya adalah jelas  soal soal yg  kuat implikasinya kepada persoalan penelitian penelitian kebijakan. Kemudian bagaimana dengan penelitian study Pembangunan atau Development Studies? Secara epistemologis  mungkin  penelitian ini sangat deterministik karena penelitian dan pertanyaan selalu akan diverifikasi berkenaan  dengan pembuktian, yang hasilnya dapat  terbukti benar atau sebaliknya salah - atau apakah itu tidak relevan?  penelitian masalah diidentifikasikan misalnya, adalah sebuah penelitian pertanyaan yang ditentukan dalam pertumbuhan baik untuk orang miskin dan suara masyarakat miskin dalam menentukan pilihan politisnya untuk kepentingan mereka, selama ini kita selalu melihat faktor miskin hanya dijadikan sebagai pelengkap retorika dan pembuktian bahwa pembangunan memang membutuhkan elemen dan faktor kemiskinan, sehingga kritik dari buku yang berjudul ethics, subalternity and the critics postcolonial reason karya Gayatri Spivak memang akirnya meragukan bahwa apakah pembangunan itu memang dikehendaki oleh si miskin, dan apakah mereka menginginkan diperjuangkan?  Hal ini jelas jelas karena masalah yang diidentifikasi, tidak memiliki fokus, relevan, dan tingkat epistemologically yang tidak layak bahkan dimulai dari kesalahan awal penelitian. Berupa masalah dan pertanyaan yang dikemukakan oleh metodology development studies di dalam proses perkembangan penelitian dan sudut pandang kualitatif rigour, mengapa demikian? Karena  baik untuk orang miskin maupun bukan suara masyarakat miskin seperti kelas menengah, pertumbuhan yang signifikan ke arah nilai nilai demokratis maupun kesejahteraan itu tetap bersifat sistemik  dan terukur. 


Problematik yang menyangkut rigour baik untuk orang miskin, suara masyarakat miskin dalam penelitian masalah masalah  pertumbuhan ekonomi, kemudian memang tidak perlu pergi dari persoalan strategi pertumbuhan, tetapi jika hal ini tidak terjadi maka kebijakan yang berbeda diperlukan upaya mendefinisikan secara universal dari kemiskinan yang belum termasuk di dalam konteks dan makna orang miskin yg sebenarnya baik tempat dan situasi mereka sendiri. Pertanyaannya adalah benarkah pertanyaan ini ditujukan kembali pada penelitian  pendapatan masyarakat miskin? Yang mungkin dengan laju pertumbuhannya naik lebih cepat daripada rata-rata pendapatan perkapita negara  dalam proses pertumbuhan ekonomi? apa yang miskin berarti untuk orang-orang miskin? bagaimana mengidentifikasi masalah dan spesifikasi penelitian pertanyaan berbeda tersebut, bila dibandingkan dengan realitas sosial atau ilmu pengetahuan alam, science dan teknology yang berkembang mengimbangi kebutuhan dan tingkat fasilitas publik kelas menengah keatas yg terus meningkat? Bisakah mereka bernegosiasi lagi dengan kebutuhan dirinya ?? ini adalah bagean terbesar dari masalah penelitian development studies. 


Apakah yang researchable dalam industri negara bisa sangat berbeda untuk persoalan persoalan yang researchable di negara negara yang berkembang ? aksesibilitas sarana dan fasilitas teknology baik Primer dan sekunder di negara-negara berkembang sering bermasalah: ada masalah yg berputar kepada kekhawatiran atas data yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena pilihan perkembangan kesejahteraan saat ini tidak bisa dilepaskan dg tuntutan migrasi problem ekonomi dan global. Ada juga masalah yang sepertinya diluar bagan pembicaraan development studies, seperti contoh tetang tata kelola bangunan dan dan tata ruang namun ternyata itu bagean dari kebijakan keadilan penggusuran wilayah kumuh misalnya, Ada juga yg tidak secara lngsung berkaitan bahkan jauh dari persoalan fisik namun pemilihan yang pada akirnya menjadi problem yang tersendiri berkaitan dg visi kelembagaan dan pembangunan .  Dan rasanya tidak mungkin untuk mengumpulkan sebuah validitas atau  kehandalan penelitian data sejauh mana data tersebut tidak bisa dikumpulkan hanya melalui random dan perwakilan. 




Selain itu, penelitian yg besifat causalitas atau hubungan  sebab akibat adalah jauh lebih bermasalah jika orang-orang yang terlibat  tersebut  sama sekali berbeda tingkat penguasaan ekonomi dan politik. singkatnya, pada tahap ini dari proses penelitian, masih mengacu pada fokus masalah dan kejelasan, kelayakan dan researchability dari penelitian pertanyaan atau hipotesis saja dari sini sudah menjadi titik awal ontologis pilihan dari teori yang bersifat konseptual dimana kerangka kerja dapat dibuat melalui desain penelitian. Penelitian tersebut sering digunakan untuk meneliti lebih banyak fenomena sosial yang tdk bisa menjadi data yang secara langsung diamati. Indikator yang melibatkan pertanyaan sejauh mana data dapat diakses melalui perwakilan. sebagai contoh, yang paling  umum misalnya digunakan untuk mengetahui indikator kemiskinan itu adalah dolar, contoh dolar sebagai indikator mengetahui turun naiknya pertumbuhan ekonomi dengan negara negara lain misalnya,    bukanlah sebagai  indikator karena ternyata ada pemainan proxi dari beberapa sumber yang berbeda, demikian pula dengan contoh misalnya, opini yg dimainkan oleh proxi dalam menentukan Gubernur atau Presiden  melalui jajak pendapat dan polling  terbesar misalnya,  Benarkah itu bagean dari pilihan sebagean besar rakyat di pedalaman yang tidak pernah memainkan internet dan polling ?


Tidak sedikit fakta bahwa ternyata random research tidak bisa memastikan apakah manusia dapat hidup disebuah negara atau mata uang bisa mempengaruhi sentimen pasar lokal disetiap harinya melalui market di semua negara dan sebagainya. Dalam study pembangunan terkadang random reserch tidak terlalu aktual dibandingkan metode partisipatif.  Ternyata memang benar pasar global ditentukan oleh judgment dan potensi proxy politics dibandingkan real domistik pasar. Hal yang umum lainnya misalnya, pendapatan orang miskin  yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan, baik dari segmen untuk orang miskin maupun kaya adalah barang yang termurah laku di pasaran misalnya, definisi ini adalah tidak konsisten dengan langkah-langkah berdasarkan standar hidup di bawah standar minimum di sisi lain, suara orang miskin sendiri sudah di interpretasi dengan standart kemiskinan yang bermacam macam secara politik, yang ternyata secara  internal kontradiktif. Untuk mengidentifikasi mereka yang miskin (universal) maka definisi kemiskinan dan data adanya kemiskinan masih menggunakan  konstruksi sampel frame dari data desain survei, jika ada data kemiskinan yang dipertanyakan maka hasil dari penelitian ini mungkin telah bias, misalnya dengan meminta non-miskin tentang data sekunder kebutuhan dan pertanyaan tentang kemiskinan misalnya.

Hal ini berakibat pada penelitian tentang standart kemiskinan yang tidak tepat yang tidak sesuai dengan keterlibatan kebijakan secara deterministic. Karna data analisistik hanya  memungkinkan digunakan sebagai data yang bercerita ( deskripsi ) dan menarik kesimpulan dari persoalan persoalan kemiskinan yang mikro. Sedangkan yang kedua penggalian data untuk mendukung hipotesis awal sebagai spektrum data analis akan tetap melihat dua konsekwensi rigour penelitian yang meliputi:

1. Epitemology
2. Metodology 

Epistemology itu lebih bersifat  positivist konstruktif, melihat aspek yg baik dalam pola kemiskinan dan kebijakan, sedangkan metodology kita tau bisa dilakukan secara kuantitatif apabila melihat aspek bagaimana pertumbuhan yang baik dalam sebuah penelitian  kemiskinan dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat pendapat publik tentang kemiskinan.

----- bersambung

Saturday, 11 February 2017

Seri 4 Pengantar Methodology Development Studies



fenomena kematian para imigran syiria yang terdampar di laut telah sedemikian memburuk, sebagai digarisbawahi dalam laporan bahwa migrasi internasional semakin hari semakin tak terkendali dan tidak aman. Di tahun 2016 tercatat oleh organisasi internasional untuk migrasi (IOM ) adanya peningkatan yang signifikan dari 28 persen kematian migran jika dibandingkan yang terjadi di tahun 2015, dan di tahun ini tercatat yang meninggal sebanyak 4,899 imigran. Sudah lebih dari 65 juta orang terpaksa pergi meninggalkan negara negara eropa,  dan 3.2 juta masih mencari suaka. Pada tahun 2015, kemarin lebih dari 1.393, 350 adalah jumlah total kira kira imigran yang datang ke Uni Eropa  melalui laut dan darat. Dan di tahun ini  tercatat lebih dari  lebih dari dua juta  lebih dan meningkat terus.


Namun karena penutupan perbatasan sepanjang Balkan dengan rute, pengetatan  kontrol dari polisi di perbatasan dan terutama perbatasan wilayah atau dinding perbatasan wilayah masuk ke Turki, Kroasia, Slovenia, Hongaria dan Austria, maka imigran ini mencoba untuk mencapai Eropa melaui  wilayah diseberang laut Mediterania. Penerimaan, penyelamatan imigran di hukum internasional kelautan memang bertabrakan dengan hukum modern, mereka menolak dan mengusir para imigran karena didasarkan pada kekuatan sumber hukum tentang kedaulatan nasional negara khususnya kedaulatan teritorial di wilayah dan laut. Selain membela hak asasi manusia,  hukum internasional laut juga mengacu pada pertanyaan tentang adakah yurisdiksi nasional dan lintas batas air, untuk menentukan negara mendapatkan limpahan kewenangan dan  kekuasaan atas kapal yang ditemukan di daerah perbatasan kususnya laut , maka hukum konvensi internasional mengacu pada peraturan dan hukum laut bahwa penerimaan refugees hanya digunakan untuk menyelamatkan orang dalam situasi darurat saja.


Hal ini dianggap sebagai rasa kemanusiaan dan hak hak azazi manusia dibandingkan dengan  norma-norma yang sering dilanggar oleh beberapa Serikat di Uni Eropa, berkenaan dgn ilegal refugees dan tidak sahnya migran dalam hukum internasional, juga karena adanya  eksponensial problem yang berakibat kepada semakin meningkatkan jumlah penduduk yang akan membahayakan stabilitas, keamanan dan faktor faktor lain. Jumlah migran ini juga sangat rentan dengan isu human trafficking dan perdagangan manusia, survei membuktikan bahwa mereka  sering dipaksa  untuk mendapatkan tempat di atas kapal dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan perempuan bahkan tak sedikit kematian terjadi akibat penyiksaan dan perkosaan, atau  kekejaman smugglers, kondisi tersebut terkadang memaksa mereka harus terjun kelaut dan tenggelam karena mereka menolak sebagai  ilegal migran dan mendapatkan sanksi berat.  Dalam kondisi seperti ini, orang tidak hanya tidak longgar memiliki hak politik tapi juga hak konstitutif sebagai manusia. Kondisi ini sangat berbeda dg Indonesia, perjalanan migran dan politik migrasi tercatat berubah semakin menjadi proses keniscayaan bukan lagi dehumanisasi orang, yang tidak lagi dipertahankan oleh sebuah negara atau sebuah tanah air mereka dan dilindungi oleh organisasi internasional atau host di suatu negara.


Bahkan berdasarkan asimetris hak intrinsik kontradiksi dalam konteks hak mobilitas untuk manusia memang tidak berdasarkan kesetaraan propertis, artinya emigrasi dan Imigrasi tidak sesuai dengan pasal 13 (2) dari deklarasi universal hak asasi manusia (PBB, 1948) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara, termasuk sendiri, dan untuk kembali ke negerinya. Prinsip yang sama juga ditegaskan kembali dalam pasal 12 (2) dari Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik (PBB, 1966). Namun, Sementara emigrasi dianggap sebagai problem universal hak asasi manusia, Kebijakan tentang refugees tetap saja mendikte. Contoh kasus administrasi emigrasi yang tetap tidak disertai oleh hukum perlindungan yang sesuai sebagai aturan Umum dan  berbeda ketentuan yang berlaku di bawah perjanjian yang berlaku, setiap negara memiliki hak untuk izin atau melarang imigran gelap untuk memasukkan orang ke negaranya .







Mengadopsi perundang-undangan pada pemikiran dan zaman Aristoteles tentang politik citizen, politik migrasi memang berbeda dg pemikiran Machiavelli yang didefinisikan ke dalam tiga konsep ; pertama,  Manusia sebagai sesama pemilik sebuah Kota didefinisikan sebagai citizen atau warga negara atas dasar-nya silsilah, status dan gender. Kedua,  warga athena atau warga kota adalah orang yang lahir dari Athen. orang yang kemudian, terlepas dari tempatnya lahir; mereka yang terlepas dari tempat lahir adalah yang dapat menjadi prajurit, hakim dan


penguasa, berbeda dari perempuan dan lahir atau dibuat budak yang tidak milik sendiri tetapi dimiliki oleh yang lain  ( dalam buku Aristoteles, Politica, ) individu yang demikian diakui sebagai manusia berdasarkan status politik dan memiliki hak tinggal sebagai pemilik Kota, atau dikenal dengan istilah  zoon politikon dan warga negara. Ketiga,  negara bisa mengesampingkan makna masyarakat  dengan menghentikan laju atau mobilitas imigran dengan menghalau warga negara disebabkan karena konflik politik atau untuk memaksa dia untuk tinggal di pengasingan ( Aristoteles, Politico 223 ) ini dalam buku politica  Aristoteles kita kenal sebagai kasus Dante sebuah fenomena  pengungsi kewarganegaraan yg diceritakan dipaksa untuk meninggalkan Florence dan mati di pengasingan. Florence adalah wilayah di bagean negara Italy yg pernah saya kunjungi dari 12 kota kota dibenua dan negara negara eropa lainnya. 

Disana terdapat sebuah situs dan karya sastra yang tersimpan dalam biblioteca atau referensi  yang mengkisahkan banyaknya kekhawatiran para pengungsi sebagai orang yang tidak memiliki hak bernegara. Seorang individu, yang tidak lagi memiliki negara asal, tetapi mereka menerima konsekwensi politik, menjadi imbas  politik yang tidak terlihat secara sosial dan terpinggirkan. Oleh  karena itu, pertanyaannya adalah apakah seseorang harus selalu memiliki warga negara? memiliki identitas politik, dalam rangka untuk menikmati Vita activa atau hidup bebas dalam komunitas politik, dan benar benar  diakui sebagai manusia, karena kondisi stateless yang  menandakan adanya degradasi, atau kurangnya peluang? dan jika itu terjadi, mengapa hak asasi manusia harus ditentukan sebelum penentuan politik ? warga negara harus dilindungi oleh negara tapi  negara tersebut juga dapat menentukan kebijakan politik bila penerimaan yang terlalu besar ternyata mengganggu ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan bangsanya. Hal  ini memang ambivalence karena perbedaan antara hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, ini terlihat sejak tahun 1789 yang tertuang dalam  deklarasi hak orang dan hak warga negara.


Hannah Arendt adalah salah satu dari tokoh yang mengemukakan  beberapa teori politik tematik yang mencoba menjelaskan tentang kondisi stateless,  dimana manusia tidak memiliki kewarganegaraan setelah dirampas hak nya setelah perang dunia kedua. Kondisi ini Juga diakibatkan karena kemenangan partai Nazi, Arendt kemudian meninggalkan Jerman pada tahun 1933 dan melarikan diri ke Cekoslowakia, kemudian ke Swiss (Jenewa) dan selanjutnya menetap di Prancis (Paris). Sementara di Perancis, dia dibantu oleh pengungsi Yahudi. Pada tahun 1937, ketika diberlakukannya hukum rasial, Arendt dirampas kewarganegaraannya dari Jerman, menjadi seorang Yahudi. Pada tahun 1940, karena pendudukan militer Jerman dari Perancis Utara, rezim Vichy ia kemudian dideportasi karena tercatat sebagai warga Yahudi asing, kemudian Arendt diinternir di Camp Gurs di Perancis Selatan-Barat. Pada tahun 1941 ia berhasil melarikan diri dari penjara, meninggalkan Perancis dan mencapai Amerika Serikat. Namun sebagian besar orang yang dipenjara satu camp  dengan Arendt tidak mampu bertahan dari kekejaman Nazi pada waktu itu. Kebanyakan dari mereka tewas karena dibunuh dengan keji. 


Sosok Hannah Arendt  dalam biografinya adalah satu contoh dari fenomena politik  Stateless dan  pengalaman multi-level kewarganegaraan. Dia melarikan diri  dari Jerman karena situasi politik yang memburuk, ia dilucuti kewarganegaraan  karena ide negara totaliter  pada pemerintahan Hitler yang lebih memprioritaskan ras Arya atas kelompok etis pada waktu itu, ia juga  diinternir karena orang asing dan musuh asing, seperti halnya China saat ini di Indonesia, kemudian dia akhirnya mencapai US  sebagai seseorang yang  tanpa kewarganegaraan. Baru di tahun 1950 ia mendapatkan naturalisasi warga negara AS. Arendt akhirnya bisa diidentifikaskan sebagai warga Negara yang  memiliki hak dalam negara yang demokratis, ia selanjutnya dapat  kompatibel dengan suasana baru  politik yang memberikan hak kewarganegaraan dengan  prinsip ius sanguinis - dimana kewarganegaraan Jerman yang ada padanya  tidak bisa hilang. 


Dari contoh tersebut kita bisa melihat bagaimana konsep bumi bundar dan bumi datar juga berpengaruh kepada konsep yg integral soal hak dan kewarganegaraan di dunia. Bumi bundar seharusnya memahamkan kita pada kembali kepada circles theory of philosophy, dimana manusia adalah bagean dari dunia yang tidak memiliki batas, teori paralelisme adalah kritik terhadap stateless, yang melihat identitas adalah bagean dari hukum positivisme, yang mengatur manusia dg batas batas tertentu, pun dibangunnya sebuah negara. Bagaimana kita bisa menerima dg bebas kedatangan dan politik emigrasi yg dikemukakan pertama kali oleh Machiavelli sebagai sebuah resiko global apabila itu akan berpengaruh kepada keterlantaran warga asli dan pribumi. Dan pengaruh pengaruh global lainnya yang tidak bisa kita hindari


( Bersambung seri 5 dari 12 tulisan Pengantar methodology Development Studies )


Friday, 10 February 2017

Methodology Development Studies Seri 3






Kemajuan Membutuhkan Kekuatan Sumber Daya Alam

Sampai saat ini saya merasa bahwa kekayaan alam Indonesia yg sangat kaya ini, tidak sepenuhnya dikelola dan dimiliki oleh rakyat Indonesia, sejak masa sebelum penjajahan kehidupan Raja Raja di bumi nusantara sangat bergelimang kejayaan dan masih memiliki kesederhanaan dalam mengelola alam. Penjelajahan barat hingga ke Asia berdampak pengenalan mereka akan beberapa teknologi dan ilmu pengetahuan, namun sayang kekuatan kekuasaan dikalahkan oleh kecerdasan, sehingga sampai saat ini pemerintah sekarangpun masih di nina bobokkan oleh kekuasaan ketimbang kecerdasan. Perbedaan dalam pemerintahan dengan kekuatan dan kecerdasan atau sering dikenal dengan brute force memang memegang peran dalam masyarakat sebagai bentuk paku besi yang mengikat potongan kayu berupa kompresi ketergantungan pada kekuatan kecerdasan. Baik itu teknology, politik sumber daya manusia maupun kongsi kongsi internasional yg mempermainkan saham dan modal.  Hal ini  dipengaruhi juga oleh intelijen yang mengikat bak kekuatan sekrup primer yang yang menyangkut hal hal yang berkaitan dg keamanan negara seolah oleh kekuatan harus bersatu, antara sipil dan militer juga harus bersatu, harus hati-hati disesuaikan dengan benang merah kekuasaannya. Konsep kestabilan gaya seperti ini harus segera berubah menjadi perangkat yang lebih lembut, tidak didorong kepada pola mempertahankan bagian-bagian yang tertentu saja dalam keamanan secara tegas dan bersama-sama. Namun yang terjadi di negara kita badan intelejen sekarang menjadi keamanan swasta yang bekerja memenuhi pesanan kekuasaan. Bahkan hidup di negara merdeka namun hak privat kita tercerabut dengan rumor bahwa semua percakapan di media sosialpun masuk ke badan security nasional dan penyadapan. Sungguh tragis.

Meskipun ketidaksempurnaan sistem pertahanan dan kekuasaan yang didirikan seperti terkesan salah, bahwa komunitas besar telah dicapai dengan terlalu banyak mempertimbangkan menjadi objek kenegarawanan, di satu sisi kita berpikir bahwa kecerdasan kenegarawanan harus permanen yang dikukuhkan dalam sebuah kelembagaan yang permanen. Sehingga dalam mengelola negara, saya selalu mengatakan bahwa civil society adalah sangat penting disamping negara. Tapi permanen hanya, dalam arti jelas, obyek kenegarawanan yang baik; perkembangan, sesuai dengan kecenderungan alami. Karna rekayasa kekuasaan yang semata mata mempertimbangkan prinsip prinsip lama justru akan membelenggu kecerdasan sosial dalam memaknai demokrasi. Langkah-langkah yang berurutan dari perkembangan tersebut mengikuti satu sama lain sehingga tak terasa bahwa ada penampilan yang menyesatkan dalam perkembangan sistem tata negara. Karna pada dasarnya manusia begitu dilantik sebagai bagean dari masyarakat maka ia tidak pernah menyadari gerakan kontinyu dari variasi kehidupan yang mendadak dan bersifat spontan dalam pembangunan sosio psikologis yang terkesan ambigu perhatiannya.

Banyak modus yang berbeda memperlakukannya secara spontan menampilkan diri; tapi begitu luas adalah subyek untuk dibawa dalam pertimbangan baru sehingga banyak koneksi mereka, dan sangat terbatas ruang dalam konteks metodology pembangunan. Saya harus memberikan preferensi ke salah satu dari banyak pertimbangan pendekatan yang cukup, juga menawarkan presisi. Siapa pun akan memeriksa kemajuan kemajuan intelektual khususnya di Indonesia sejauh ini akan akan terwujud, dengan menemukan tiga pertanyaan besar: 

1. Pemastian posisi bumi di alam semesta
2. Sejarah space and time tentang bumi
3. Posisi manusia di antara makhluk hidup
4. Alat apa yg bisa digunakan guna mengelola 

Mengapa kita mundur kebelakang mempertanyakan bumi itu menganut teori bulat ataukah flat theory saat ini? Mengapa justru sekarang isu itu begitu booming? Tak lain dan tak bukan ini yg disebut dengan kembalinya revolusi kecerdasan dan kekuasaan. Dimana bumi mempertanyakan kembali eksistensinya. Bahwa semua yang telah manusia lakukan dalam penemuan ilmiah, dan semua orang dapat mengklaim penemuan yang merupakan karakteristik politik dan pembangunan di era industri ini.

Aku ini apa? dimana saya? kita mungkin membayangkan telah menjadi seruan pertama dari  kebangkitan manusia pertama yang telah sadar atas  keberadaannya. Di sini, The age of Reason, telah berurusan dengan pikiran yang sama. Mereka adalah sama, seperti telah kita lihat, kita duduki dalam kehidupan yang semata mata adalah kehidupan intelektual termasuk didalamnya unsur politik dan negara.



Negara membutuhkan pengelolaan yang tepat, bukan asal asalan. Negara membutuhkan penanganan para intelektualitas yg ahli dibidang pembangunan, bukan politisi semata. Dari bagan diatas ada beberapa proses penggalian penelitian pembangunanan baik secara teoritik maupun praktis. Pengelolaan negara ibarat seperti penataan perencanaan yang tepat dari mulai dasar dasar filosofisnya, diturunkan kepada kebijakan, program sampai kepada design kebijakan. Mengelola negara tidak semata mata mencarikan uang, saat ini negara sudah sangat salah dalam perspektif pembangunan. Karena negara berfungsi sebagai administrasi. 

Pada masa lalu mental pengemis  pengemis dalam sejarah gereja zaman romawi sudah dicontohkan, dimana kelembagaan seperti kepausan menjadi lembaga sosial dan politik yang banyak  andil dalam membentuk kriminal besar dimana perintah mengemis  didirikan. Dialektik fungsi negara yang sangat tua membentuk fungsi, filosofi,  bahasa bahkan sejarah  baru membentuk mental 'pengemis negara' . diantaranya adalah fenomena kelas-kelas, setiap hari bertambah jumlahnya, yang pikirannya adalah kebangkitan, yang sungguh-sungguh timbul karena keinginan untuk melakukan perintah atau instruksi. Banyak orang yang berkerumun mendengar wacana filosofis di universitas, dan bid'ah menyebar sangat cepat. Tapi itu jauh dari yang terbatas pada cerdas. Perintah rendah dilengkapi bidah dan jatuhnya kepemikiran yang fanatik juga. Memusuhi buruh dan menempatkan mereka ke kondisi yang selalu marginal agar negara bisa berkuasa dan memerintah, berkongsi dengan kapitalisme, sampai melahirkan pengemis pengemis baru secara global berupa pinjaman dan hutang negara secara global. Mereka juga diadaptasi untuk tugas mereka. Itu bisnis mereka untuk bergerak di antara orang-orang yang  memberitakan kepada mereka, dalam bahasa mereka sendiri, di mana pun penonton dapat dikumpulkan. Skandal di mana Gereja yang bekerja karena kekayaannya tidak bisa berlaku untuk orang-orang yang hidup dengan meminta sedekah. Fungsi mereka adalah untuk tidak mengamankan keselamatan mereka sendiri, tetapi orang lain. Demikian awal mula filosofi peminjaman sebagai modal institusi menjalankan tugasnya. Terus bagaimana seharusnya negara bekerja? Mari kita ikuti edisi berikutnya ( bersambung ke edisi 4 dari 12 tulisan pengantar metodology Development studies )


Thursday, 9 February 2017

Methodology Development Studies ( SERI KEDUA )






Perjuangan Kita Sama Mengapa  Berebut ?


Perjuangan kita sama mengapa mesti berebut kursi dan kepentingan? Perjuangan kita saat ini adalah melawan rezim kemiskinan, bukan anti liberalisme dan demokrasi. Siapapun itu dari eksponen Islam, non Islam ataupun etnik china dan komunisme

Komunis berjuang untuk pencapaian tujuan langsung, untuk penegakan kepentingan sesaat dari kelas pekerja; tetapi dalam gerakan ini, mereka juga mewakili dan mengurus masa depan gerakan itu. Di Perancis Komunis sekutu diri dengan Sosial-Demokrat, melawan kaum borjuis konservatif dan radikal, komunis adalah pemesan ekonomi kebijakan sosialis terdepan dibandingkan gaya gaya politik aristokrat yg banyak menginginkan diakui dan dilayani sebagai penguasa, bagaimanapun, hak untuk mengambil posisi penting dalam hal ini mendapatkan posisi yang paling mudah dalam menarik frase rakyat kelas menengah kebawah dan ilusi tradisional diturunkan dari Revolusi besar.

Di Swiss misalnya, mereka mendukung Radikal, tanpa mengabaikan fakta bahwa partai yang terbesar disana juga terdiri dari unsur-unsur antagonistik, sebagian dari Demokrat Sosialis, dalam arti Perancis tetap menjadi bagean dari borjuis radikal.

Di Polandia mereka mendukung partai yang bersikeras revolusi agraria sebagai kondisi prima untuk emansipasi nasional, bahwa partai yang menggerakkan pemberontakan di Cracow pada tahun 1846, juga dilatari oleh sebagean kelompok elit politik yang terlalu rakus dalam memberikan kebijakan developer dan kelas atas memberangus hak hak petani dan politik hijau yang sebenarnya jauh lebih manusiawi dalam membantu negara mempertahankan pangan dan mengurangi kemiskinan.

Di Jerman pertarungan  dengan kaum borjuis juga tidak pernah berhenti, untuk sekejap, untuk menanamkan ke dalam kelas pekerja pengakuan kelas yang jelas jelas tidak mungkin terjadi bentuk antagonisme yang kemudian memunculkan sikap bermusuhan, akirnya segmen borjois di Jerman mencoba menurunkan kelas mereka lebih sedikit melalui revolusi kelas antara borjuasi dan proletariat, agar pekerja Jerman bisa langsung digunakan, karena begitu banyak senjata melawan kaum borjuis, sosial dan kondisi politik yang borjuis tentu harus memperkenalkan bersama bentuk supremasi setelah jatuhnya kelas reaksioner di Jerman.



Di Indonesia, mengapa kelas komunis justru dikibarkan dalam konteks apresiasi yang sangat besar terhadap gelombang atensitas etnik China dengan propaganda yang terlalu dibesar besarkan? Ini mungkin karena amandement UU 45 yang multi tafsir, sehingga kita tidak bisa menolak identitas lain diluar multi identitas dalam teori kebangsaan kita, berbeda dengan Jerman, Prancis, Amerika dan negara negara lain di dunia, mereka memiliki nenek moyang yang jelas meski kemudian dalam pertumbuhannya politik migrasi yang pertama kali dimunculkan oleh Machiavelli tidak bisa dipungkiri, berpengaruh kepada kritik identitas kebangsaan. Namun tetap saja orang Jerman akan mengatakan suku asli mereka adalah bangsa ariya,  Penduduk asli Amerika adalah suku indian atau bangsa indian yang berasal dari suku maya dan Prancis dikenal berasal dari suku Celtic, Liberia, ligurian dan Yunan. Toh mereka tetap bangsa prancis dan tidak mencoba mengkait kaitkan budaya suku Celtic atau bangsa liberia sebagai entitas yg mempengaruhi mereka dan perlu diperjuangkan peradabannya. Tarik ulur yang terjadi di Indonesia semata mata politik migrasi yang tidak menemukan bentuknya hingga kini.

Komunis akirnya menemukan isunya ditengah tengah pengalihan pemahaman yang esensial dalam pengelolaan negara, perhatian ini sama persis dengan masa dimana di Jerman mengalami pilihan pada malam revolusi borjuis yang dilakukan di bawah kondisi yang lebih maju dari peradaban Eropa, dan dengan proletariat jauh lebih berkembang, dibandingkan dengan Inggris. Indonesia harusnya sudah memilih dimanakah metodology komunisme ini berkembang dalam tatanan penerimaan akan munculnya generate baru berupa pilihan politik kanan yaitu Islam. Dalam penjelasan ini saya hanya ingin menjelaskan pada titik berat prinsip prinsip yang berbeda soal keadilan dan teori politik migrasi yang memunculkan kritik identitas kebangsaan dan lokalitas yang menjadi pemikiran komunisme hipotetik, bukan lagi berpijak pada tataran teori idealisme materialis apalagi historis.

Bagan prinsip prinsip justice memang tidak lepas dari konsep nilai, teori kebenaran dan nilai moral. Dan apapun perubahan dalam konteks sosial, makna keadilan dan kesetiaan tetap diturunkan dalam proses kebenaran yang dimaknai secara individu. Tidak melibatkan institusi apalagi politik kepentingan yg menjadi pertarungan ditingkat politik kekuasaan. Sampai kapanpun prinsip prinsip keadilan akan berakar dari sana, mula pertama prinsip dan study pembangunan meletakkan filsafat dasar pengelolaan negara.

( bersambung seri 3 dari 12 seri pendahuluan mengenal methodology development studies comparative )




Tuesday, 7 February 2017

Methodology Development Studies ( PERTAMA )



 


Sudah lama sebenarnya saya ingin menulis tentang ini, namun kesempatan itu baru bisa s terwujud sekarang dan mungkin juga akan terbagi dalam beberapa edisi dan tulisan, untuk kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman awal development studies. Pertama tama, pengertian tentang study pembanguana adalah sebuah kunci dari dimensi seluruh kehidupan, hubungan sosial, politik dan budaya disebuah negara. Bahkan dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa study pembanguna sangat berpengaruh bagi teori teori ekonomi dan pilihan negara dalam mengambil kebijakan khususnya disektor kerja publik atau bagaimana negara tersebut bisa menjalankan pembangunannya dengan baik. Satu bukti bahwa pembangunan membutuhkan metodology adalah bahwa komposisi pembangunan tidak cukup apabila mempertimbangkan aspek kuantitatif dari jumlah pemasukan belanja negara saja namun juga aspek kualitatif dari pendistribusian hasil hasil pembangunan yang bisa dirasakan oleh seluruh kelompok di negara tersebut.
Jadi faktor faktor dalam study pembangunan adalah pertama, faktor kualitatif dan kuantitatif study seperti dijelaskan diatas. Kedua adalah faktor incremental analysis, pemahaman incremental analisis dalam metodology study pembangunan adalah, pilihan yg bertahap dan tambal sulam dalam pemecahan masalah atau sumber sumber masalah yang berhubungan dengan munculnya perubahan orientasi pembangunan, meliputi Review policy management dan project managemet yang terdiri dari dua bagean yaitu :
1. policy cycle
2. Policy hirarchy   
Benarkah bahwa pengertian review kebijakan berbeda dengan review management kebijakan? Pertanyaan ini muncul karena disamping terdapat evaluasi kebijakan, ternyata ada juga evaluasi pada project management yang meliputi catatan penyimpangan kebijakan dari hulu ke hilir kebijakan tertentu, dari pembangunan yang dapat menjadi acuan sebuah pemerintah meruntut  nilai dan manfaat peruntukan hasil hasil pembangunan, dimulai dengan metode top to down atau button to up kebijakan dalam sebuah program. 
Konsep dari atas ke bawah analisis management adalah metode birokrasi atau politik karir, sedangkan button up adalah metode yg lebih mementingkan participation approached atau pendekatan participatoris. Masyarakat saat ini mengalami kesenjangan pemikiran dan salah kaprah dalam memahami tujuan pembanguan. Pembangunan selalu dianggap sebagai cara mengetahui bagaimana memperlakukan negara berkembang dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini diakibatkan oleh study development studies yang selalu terpaku pada teori dasar tentang dunia ketiga. Pada masa sejarah perang dingin di barat memang tipology ini sangat merugikan baik aspek pemahaman kemiskinan maupun posisisi negara tersebut ditengah tengah negara lain khususnya barat.
Padahal kita tau bahwa pembangunan itu adalah bagean dari sebuah proses menciptakan iklim yang baik dari struktur sampai infrastruktur pembangunan. Kemiskinan bukan lagi menjadi milik bangsa dunia ketiga belaka, bahkan dalam optimisme malthusian. Dimana malthunisme dianggap sebagai bentuk kelaparan yang akan terjadi bila jumlah makanan lebih sedikit dari jumlah penduduk, atau karena akses mendapat kan makanan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh sebagean besar negara maju, melalui politik eksport dan import. Ada faktor lain terjadinya kemiskinan sosial antara lain adalah relitas atau kondisi negara yang tidak demokratis lagi atau hanya dalam melengkapi utilitas individu.


Perbandingan antara masyarakat miskin dan kaya di negara kita memang sangat tajam, bahkan kita tidak mampu memberikan konsep pemerataan pembangunan yang jelas dan pasti. Dalam laporan Bapenas, bahwa yang dimaksud miskin adalah apabila masyarakat tertentu atau seseorang tidak bisa memenuhi hak dasar atau basic needs, seperti kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kebutuhan dasar manusia memang bergantung kepada income atau pendapatan, sehingga pendekatan pendapatan dalam study pembangunan juga dipelajari lebih lanjut. Kemiskinan oleh bapenas juga mempelajari soal human capabilities atau kemampuan dasar dalam beberapa hal antara dalam sektor ekonomi adalah kemampuan membeli karena tidak adanya pendapatan, kemampuan belajar dan seterusnya.
Faktor yang terakir yg berpengaruh dalam kemiskinan adalah faktor subjective dan objective, diluar pengaruh masalah masalah kapabilitas maupun kebutuhan dasar, yang ini benar benar dilatar belakangi oleh perspektif personal maupun umum. Benarkah faktor Demokrasi itu berpengaruh dalam pembangunana? Pertanyaan ini kembali menggelitik, karena selama ini ekonomi dan kemiskinan selalu menjadi perspektif yang paling menarik. Padahal kita tau bahwa pemahaman demokrasi dalam buku the publics karya Dewey telah disebutkan sebagai Democracy is the product ideas, of a single and consistent intent, demokrasi merupakan produk ide ide dalam masyarakat dari maksud dan tujuan yg konsisten.
Namun mengapa dalam pembagean isu isu dunia soal keberpihakan politik saja negara negara dibagi menjadi tiga, negara bagean dunia pertama, dunia kedua dan terakir dunia ketiga. Negara dunia pertama adalah bentuk negara yang dikenal sebagai the industrializes democracy of Europa and North America seperti negara Australia,  New Zealand, Japan. Kedua adalah negara dunia kedua merupakan negara negara yg tergabung dalam ideology komunis seperti Korea, China, Amerika Latin, Cuba. Sedangkan dunia ketiga adalah mereka yg tergabung dalam negara negara netral kepada perang dingin di barat dan anggota NAM atau non block atau non aligned movement.

Thursday, 19 January 2017

Fenomena Habib Rizieq : Krisis Leader Pemersatu Bangsa



                                    

Sejak peristiwa 212 di monas kita melihat begitu banyak netizen yang mencari muka dalam perdebatan pinggir, ini bermula dari ketakutan sebagean organisasi sosial dan keagamaan atas eksistensinya yang sudah lebih dahulu berkiprah dan menjadi fokus perhatian dalam mendapatkan keuntungan politik di negara ini. Sebenarnya kegusaran ini tak perlu terjadi, NU dan Muhamadiyah atau organisasi besar lain adalah organisasi tertua dan berpengalaman dalam membidani proses demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Keadaan ini bermula dari kemunculan FPI dan Habib Rizieq yang diakui ataupun tidak diakui telah memunculkan banyak kecemburuan tokoh tokoh nasional yang sekian lama berpengaruh dan menjadi leader bangsa ini, dengan jargon nasionalisme dan kekuatan multicultural dan mendapat tempat sejak tahun 80 an.

Saturday, 12 November 2016

Bagaimana Membangun Demokrasi?





Masyarakat moderen mencoba menterjemahkan bangunan budaya adalah kepastian yg disusun oleh sekian ribu pengalaman menciptakan imaginasi yg aestetik dan bernilai. Indonesia adalah negar besar, tidak perlu menjelaskan bagaimana menunjukkan bahwa ini sangat memiliki beragam khasanah budaya dan peradaban yg tinggi. Namun bangsa ini selalu kembali kepada persoalan yang sama ketika berada pada dilema keniscayaan perubahan yg signifikan, atas perubahan interest dan human opinion soal dan politik. Bahkan untuk ribuan tahun yang akan datang pun masalah ini tak akan mampu terpecahkan. Menarik bila anda mendatangi sebuah yg sudah berada diabang kejatuhan dan kehancuran moral, bahkan tata etika timur dianggap sebagai aliran barbar bersebrangan dg tuntutan liberalisme, gaya hidup dan kemerdekaan.

Sebagaimana melihat tata bangunan yg moderen dinegara yg besar, tentu kita akan merasakan dan menikmati hasil karya tersebut setelah kita tau betapa harmoninya bangunan tersebut sesuai dg lingkungan yg diatur. Jauh sangat berbeda apabila kita menempatkan bangunan dg architectur moderen ditengah tengah kumpulan rumah rumah kumuh atau padang ilalang. Disini sangat mudah sekali kita menafsirkan bangunan di Indonesia, makna berbeda sudah tidak lagi difahami secara saklek bahwa akan mengurangi keharmonian, bahkan dalam susunan sebuah bangunan melalui nalar yang berbeda , ditunjukkan oleh detail ornamensi yg menyimpang dr pakem kubus yg teratur. Jadi adakah formulasi banguna untuk bisa menata partisipasi lain dari golongan yang besar dan berbeda?? Keteraturan sebagai simbol taat terhadap norma akan kembali dibenturkan kepada ketidak beraturan masyarakat, menginginkan nilai nilai yg lebih populis dan represif kepada makna keteraturan simbolik.

Perubahan itu memang tergantung kepada semua otak manusia di Indonesia, kalah dan menangnya juga bergantung kepada kegigihan mereka tetap konsisten memperjuangkan pemikiran tersebut diterima sebagai keniscayaan dan hukum sosial. Sebagai ilustrasi adalah saat ini pemilihan sebagai calon gubernur yg diunggulkn oleh tokoh simbolis spt yang menjadi panutan kelompok dan organisasi terbesar di negeri ini tentu bisa jadi telah terjadi reduksionalisasi dan pergeseran makna. Pada saat ini menjadi bukan persoalan pemahaman publik lagi kepada toleransi dan hak suara untuk minoritas. Namun melek politik masyarakat kembali tidak ingin dibodohi lagi oleh situasi dimana faktor menerima orang jujur secara simbolik adalah riskan bila implikasi kemenangannya akan berdampak kepada beaya demokrasi yg tinggi atas hak pribumi dan miskin. Sehingga memperjuangkan minoritas tidak menjadi populis lagi dibandingkan dg memperjuangkan kebijakan yg lebih menyentuh atas counter mega proyek yg diterapkan oleh kebijakan Basuki Cahaya Purnama atau ahok dengan stigma pelecehan surat almaidah ayat 51

Friday, 11 November 2016

Paleontology of Agricultural Agreement in Development Country ( ThePerspective Technology and Archetypal Built of Green Environment )




In the course of the last two decades, important change have taken place in the world economy. Accelerated growth and significant structural change in world trade and investment flows introduced into the scene a new element called multinational or transnational companies, in certain aspects, stronger than any one government. Multinational companies think multinationally and analyze problem in global scale whereby national boundaries are flattened if now wiped out. In fact their strategy is based on the global issues about code conduct for establishing the general principles of activities in developing countries such as not to intervene in the internal affair of host states. There are two dead end in the field of relationship between multinational companies and developing countries are the dominance of multinational companies over the economies of developing countries and the secondly the nationalization of multinational companies by the developing countries in which they are operating .



Paleontology of Agricultural Agreement in Development Country ( The Perspective Technology and Archetypal Built of Green Environment )The new imperative which arises from this new cosmology provides the basis for our symbiotic interaction with ecological habitats, with other cultures and civilizations, with other people, with the cosmos at large. Suggested here is a generative structure which applied imaginatively, intelligently and remorselessly may produce specific consequences and guidelines for everyday action. According to a poet there is a chasm will require patience, application and pain which are unavoidable when we rearrange the existing order of things. The ecological habitat has become a subject of concern, we often find it is a form of distinguished instrumentalism. The ecological ethics often find that we should take care of the ecological habitat because it takes care of us. It is counterproductive for us to destroy it, therefore we should preserve it. It is in short a principle of good management to take good care our resources. It thus becomes an instrumental ethics. For industrial civilization achieves its economic success by imposing common values on built Environment its capitalist and socialist characters. There is the values of the self evident important of efficiency, with its tendency to subordinate the optimum human scale of things to to the optimum technical scale. There is the values of the need to Environmental consequences of an un thinking pillage of nature. There is the values of the priority of the production itself. Visible in the care both systems lavish on technical virtuosity and the indifference with which both look upon aesthetic aspects of life.


The idea of the cultural apparatus is an attempt to understand human affairs from standpoints of the role within them of reason, technique and sensibility. The designer are creator and a critic, that he represents the sensibilities of man as a maker of material objects before which he stands delighted and which they are delighted to use. As ideal and as practice, its possible to derive all that the designer ought to stand for socially and politically economically. As ideal craftsmanship stands for the creative nature of work and or for the central of work in human development as a whole.


However as men and women develop technics of one kind or another to obtain greater environment control, they make possible a move towards a more advanced level of societal organization and as consequence, the lower level assumes responsibility for purpose and direction. This occur with a major quantum at once societal and environmental, which has been described as the neolithic revolution. This term suggest a qualitative transformation of society, accompanied by a dramatic increase in energy and food sources, and therefore in turn of environmental control. This major shift.






Occurs with the domestication of certain wild grasses and animal. And so far we know independently in the old and new worlds thereby augmenting the technology already acquired at the lower or Paleolithic stage. To localize his environmental control and to become sedentary, which inter alia cs for village nodes of settlement and new domestic craft, the man environment nexus has now assumed a less biological in favor of greater territorial significance. However at this stage of incipient agriculture, limited water source for example will set rigid limits upon societal development and transformation of the landscape.The urban revolution describes systematic quantization and environmental transformation. Its marked by the shifting of the socio-political centre gravity to the cites which henceforth control the lower order country side.


According to Kuhn, the concept of paradigm reflects the dual nature of the function to be performed by scientific communities. On the one hand, the concept refers to the structure and the organization of scientific ideas and values as well as to their integration into coherent system. Three of systems are symbolic generalization, that is a set of correspondence rules that connect symbols to other symbols as well as to nature, symbolic generalization imply the elaboration of rule of correspondence between form and content, an example in painting are dominant in color, in construction are dominant of material etc. the second is models, that is these landscapes may be seen as characters interpreted, in the context these specify the color, shape, size of frame to frame, in construction maybe component and regulation internal on material. Model is basic of element of composition or of perspective, model are reflect metaphysical commitments as well. The last is exemplars, exemplar is constitute the final essential component of paradigm in architectures.because architect is basic of artistically established modes of representation as much as they imitate already creates on nature.




Sunday, 12 June 2016

Simple question about The Rule, it is important or not?





Setiap kali menaiki kapal besar tentu kita akan bertanya tidak akan kita berfikir berhenti di tengah lautan, atau satu terminal ke terminal lainnya, kita hanya punya satu tujuan kapal besar ini berlabuh dimana? Setiap kendaraan politik maupun negara pasti punya rule, punya aturan main. Tinggal kita memilih kendaraan yang mana, ketika kita sudah menaikinya kita harus ikuti aturan mainnya, tidak bisa seenak sendiri kita acak acak dan merubahnya sesuai dengan selera. Harus dimulai dari start dan diakiri sampai finish.